Bukan Sekadar Teknologi: Pemerintah Dorong Etika dan Transparansi AI

Jakarta — Pemerintah Indonesia semakin memperkuat fondasi kebijakan teknologi dengan memasukkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) ke dalam prioritas regulasi nasional 2026. Langkah ini tidak hanya menunjukkan respons terhadap revolusi teknologi global, melainkan juga menegaskan pendekatan yang beretika, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.