.png){kind=logo}
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penanganan karhutla dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, pemadaman darat dan udara, operasi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum. Pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang agar kebakaran tidak terus berulang, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau panjang.
Prabowo Instruksikan Penanganan Maksimal
Presiden Prabowo menaruh perhatian langsung terhadap penanganan karhutla, termasuk dengan meninjau wilayah terdampak di Kalimantan pada Agustus 2026 dan memimpin koordinasi bersama jajaran terkait. Presiden menginstruksikan penguatan operasi di lapangan melalui penambahan personel, helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca. Pemerintah juga menekankan pentingnya tindakan cepat agar titik api tidak meluas dan penanganan dapat berlangsung secara terpadu.
Skala pengerahan sumber daya terlihat dari laporan pemerintah pada September. Sekretariat Negara menyebut 64 pesawat telah dikerahkan sejak Agustus untuk mendukung operasi pemadaman, dengan dukungan 54.394 personel gabungan. Sementara itu, dalam rapat pada 12 Oktober, pemerintah melaporkan lebih dari 60.177 personel gabungan mendukung operasi darat di wilayah terdampak. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla melibatkan banyak unsur, mulai dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, kementerian terkait, petugas pemadam, relawan, hingga masyarakat.
Penanganan Sudah Berjalan Sejak Awal Tahun
Upaya pemerintah bukan baru dimulai ketika kebakaran menjadi sorotan luas. Sejak awal 2026, petugas di daerah telah melakukan pemadaman langsung bersama unsur terkait. Laporan BNPB pada 27 Februari, misalnya, mendokumentasikan perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah, termasuk kebakaran yang ditangani di Parigi Moutong dan Aceh Singkil. Memasuki April, pemerintah memperkuat kesiapsiagaan daerah rawan melalui koordinasi pusat dan daerah, aktivasi satuan tugas, serta langkah penegakan hukum terhadap penyebab kebakaran. Kronologi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja berkelanjutan, bukan hanya pengerahan besar ketika situasi memburuk.
Kesiapsiagaan Diperkuat Menjelang Musim Kemarau
Pada 16 April, BNPB menggelar apel kesiapsiagaan karhutla di Kalimantan Barat untuk memperkuat koordinasi nasional menghadapi musim kemarau. Kesiapan personel, peralatan pemadaman, patroli, dan deteksi dini menjadi bagian penting dalam mengantisipasi kebakaran. Langkah ini kemudian dilanjutkan melalui penguatan respons dini di wilayah rawan, termasuk pengelolaan air gambut, pembangunan sekat kanal, sumur bor, dan embung. Upaya tersebut penting karena pemadaman akan lebih sulit apabila lahan telanjur kering dan api sudah menjalar ke bawah permukaan tanah.
Modifikasi Cuaca Menjadi Bagian dari Strategi
Pemerintah juga memanfaatkan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan lahan. Pada 5–12 Juni, BNPB bersama BMKG melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Jambi dengan menyemai garam pada awan potensial hujan. Langkah serupa kembali diperkuat ketika karhutla meningkat pada musim kemarau, termasuk di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Meski pelaksanaannya bergantung pada kondisi atmosfer dan kelayakan teknis, modifikasi cuaca menjadi salah satu instrumen pendukung untuk membantu menekan risiko kebakaran.
Pemadaman Didukung Teknologi dan Penegakan Hukum
Penanganan karhutla juga berkembang melalui penggunaan teknologi. BNPB melaporkan pemanfaatan drone termal untuk mendeteksi titik panas serta injeksi surfaktan untuk membantu menangani api bawah permukaan di Kalimantan Selatan. Di sisi lain, pemerintah memperkuat penegakan hukum agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga menyasar pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran.
Dalam laporan per 4 September 2026, Bareskrim Polri mencatat penanganan 167 laporan polisi terkait karhutla sejak 1 Januari, dengan 112 orang ditetapkan sebagai tersangka. Luas areal yang masuk proses hukum mencapai 4.738,49 hektare. Data tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum menjadi bagian dari respons pemerintah, meskipun proses penanganan perkara tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Satyawan Pudyatmoko Pimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional
Selain penanganan darurat, pemerintah memperkuat mitigasi jangka panjang melalui pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pada 15 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko sebagai kepala badan tersebut, bersama Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai wakil kepala.
Setelah dilantik, Satyawan menegaskan bahwa pengelolaan gambut menjadi salah satu fokus utama BPGMN untuk menekan risiko karhutla yang berulang ketika musim kemarau ekstrem. Badan tersebut juga akan menangani perlindungan mangrove, pengurangan deforestasi, serta pemulihan ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kebakaran atau kerusakan. Pendekatan berbasis sains dan teknologi, termasuk pemodelan kondisi kekeringan dan pemetaan risiko kebakaran, disebut menjadi bagian dari upaya mitigasi.
Penanganan Darurat Harus Berjalan Bersama Pencegahan
Pengerahan pesawat, helikopter, dan personel menjadi bagian penting dalam merespons kebakaran yang sudah terjadi. Namun, keberhasilan jangka panjang juga bergantung pada kemampuan mendeteksi titik panas lebih awal, menjaga kelembapan gambut, meningkatkan pengawasan, menindak pelanggaran, dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan.
Perkembangan hingga Oktober menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut masih berlangsung. Dalam laporan pemerintah pada 12 Oktober, enam provinsi prioritas masih memiliki sekitar 639 hektare lahan dalam proses pemadaman. Pada saat yang sama, pemerintah melaporkan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan operasi, tetapi juga menegaskan bahwa karhutla belum sepenuhnya selesai ditangani.
Apresiasi dan Pengawasan Publik Harus Berjalan Bersama
Karhutla merupakan bencana serius yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah tetap perlu memastikan seluruh sumber daya digunakan secara efektif, wilayah terdampak mendapat perhatian, dan warga memperoleh perlindungan dari bahaya asap. Pada saat yang sama, upaya yang telah dilakukan sejak awal tahun juga layak menjadi bagian dari penilaian publik agar pembahasan tidak berhenti pada anggapan bahwa pemerintah sama sekali tidak bekerja.
Kepemimpinan dalam penanganan bencana tidak cukup diukur dari besarnya pengerahan personel atau jumlah pesawat yang tersedia. Ukuran akhirnya adalah seberapa cepat api dapat dikendalikan, seberapa baik masyarakat terlindungi, seberapa tegas hukum ditegakkan, dan seberapa efektif pencegahan dilakukan agar kebakaran tidak terus berulang.
Dengan memperkuat operasi darurat sekaligus membangun sistem mitigasi jangka panjang, pemerintahan Prabowo berupaya menangani karhutla dari dua sisi: memadamkan api yang sedang terjadi dan mengurangi risiko kebakaran pada masa mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan di lapangan terus menghasilkan perlindungan nyata bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan Indonesia.
