Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi impunitas dalam penanganan kasus Andrie Yunus, aktivis KontraS yang menjadi korban penyiraman air keras di Jakarta. Presiden memastikan bahwa siapa pun yang terlibat, termasuk aparat berseragam, akan diproses secara hukum tanpa pengecualian.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas insiden yang terjadi pada 12 Maret 2026 di Salemba, Jakarta Pusat, yang memicu perhatian luas publik terkait keamanan aktivis dan integritas aparat.

Tegas: Aparat Tidak Kebal Hukum

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan prinsip hukum tanpa tebang pilih sebagai fondasi utama dalam penanganan kasus ini.

“Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menjaga integritas institusi serta memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Instruksi Pengusutan Menyeluruh

Presiden juga telah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik kejadian tersebut.

Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Indonesia tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menyasar jaringan yang lebih luas.

Pengamat hukum menilai bahwa pendekatan ini penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Komitmen terhadap Demokrasi dan Kebebasan Sipil

Selain aspek penegakan hukum, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa negara menjamin keamanan bagi masyarakat, termasuk aktivis yang menyampaikan kritik.

Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi dan tidak boleh direspons dengan intimidasi atau kekerasan, selama tidak melanggar hukum.

Pernyataan ini memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Momentum Penguatan Reformasi Institusi

Kasus ini juga menjadi bagian dari agenda lebih luas dalam memperkuat reformasi institusi negara. Presiden menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pembersihan terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangan atau merasa kebal hukum.

Langkah ini mencakup berbagai sektor, termasuk aparat keamanan, penegak hukum, hingga lembaga negara lainnya.

Pakar kebijakan publik menilai bahwa upaya ini penting untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas institusi dalam jangka panjang.

Transparansi dan Kepercayaan Publik

Penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik. Transparansi dalam proses hukum dinilai sebagai kunci dalam memperkuat legitimasi institusi negara.

Dengan adanya pernyataan tegas dari Presiden dan perkembangan proses hukum, publik diharapkan dapat melihat bahwa negara hadir dalam menegakkan keadilan.

Kesimpulan: Hukum Tegak, Kepercayaan Diperkuat

Pernyataan Presiden Prabowo dalam kasus Andrie Yunus menegaskan bahwa penegakan hukum Indonesia berjalan dengan prinsip keadilan dan tanpa pengecualian.

Dengan jaminan tidak adanya impunitas, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas institusi serta melindungi masyarakat sipil.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.