Dua Tahun Prabowo Memimpin Indonesia: Membenahi Fondasi dari Pangan hingga Hilirisasi

Namun, jika pembangunan sebuah negara dianalogikan seperti membangun rumah, sebagian kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai upaya memperkuat fondasi. Ketika fondasi diperbaiki, prosesnya memang dapat mengubah banyak hal dalam jangka pendek. Tetapi tujuan kebijakan pemerintah adalah membangun sistem yang dianggap lebih kuat untuk jangka panjang.

Dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2026, Prabowo menyebut pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan atau 663 hari, atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Pemerintah menyatakan kebijakan itu diarahkan untuk menangani persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Fondasi Pertama: Ketahanan Pangan

Salah satu agenda paling besar pemerintahan Prabowo adalah mengurangi ketergantungan pangan dari luar negeri. Pemerintah melaporkan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pemerintah juga menyebut telah menghapus 145 aturan dalam penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen. Kebijakan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi petani sekaligus meningkatkan produksi pangan nasional.

Dengan demikian, agenda pangan tidak hanya diarahkan pada ketersediaan bahan makanan, tetapi juga pada rantai produksi dari petani, pupuk, distribusi hingga harga. Pemerintah masih mengakui bahwa swasembada daging menjadi pekerjaan lanjutan yang ditargetkan membutuhkan beberapa tahun ke depan.

MBG: Investasi pada Gizi dan Generasi Muda

Di sektor pembangunan manusia, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu kebijakan paling besar yang dijalankan sejak 2025. Dalam satu tahun pelaksanaan, Badan Gizi Nasional mencatat program tersebut telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat melalui 19.188 SPPG di 38 provinsi.

Program tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan makanan. BGN mencatat lebih dari 780 ribu tenaga kerja terlibat dalam operasional dapur SPPG sepanjang 2025, sementara lebih dari 46 ribu UMKM disebut telah berpartisipasi sebagai pemasok bahan baku. Angka tersebut menunjukkan bagaimana MBG dirancang sebagai program gizi sekaligus membangun rantai ekonomi di tingkat lokal.

Energi: B50 dan Upaya Mengurangi Impor Solar

Fondasi berikutnya berada pada sektor energi. Pemerintah mendorong penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit melalui implementasi B50 sebagai bagian dari agenda kemandirian energi.

Dalam pidato kenegaraan Agustus 2026, Prabowo menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, dan pemerintah mengaitkannya dengan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun atau US$9,5 miliar. Angka tersebut merupakan klaim pemerintah mengenai dampak kebijakan energi tersebut.

Jika kebijakan ini dapat dipertahankan, persoalannya bukan sekadar mengganti bahan bakar impor dengan produksi domestik, tetapi juga membangun ketahanan energi yang lebih kuat terhadap perubahan harga dan kondisi pasar global.

Ekonomi Tetap Tumbuh di Tengah Perubahan

Dari sisi makroekonomi, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,03 persen pada 2024. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, sementara PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta.

Angka pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi ekonomi selama tahun pertama penuh pemerintahan Prabowo. Namun, pertumbuhan ekonomi tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan karena dampaknya juga perlu dilihat melalui kemiskinan, pekerjaan, daya beli dan kualitas hidup masyarakat.

Kemiskinan dan Pembangunan Manusia

BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 berada di angka 8,25 persen, turun dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga tercatat 23,36 juta orang, berkurang sekitar 700 ribu orang dibandingkan September 2024.

Pada saat yang sama, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat dari 75,02 pada 2024 menjadi 75,90 pada 2025. Kenaikan tersebut terjadi pada seluruh dimensi penyusun IPM, termasuk umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan pada periode awal pemerintahan Prabowo juga berlangsung pada indikator sosial, meskipun angka nasional tetap perlu dibaca bersama kesenjangan antarwilayah dan kondisi masing-masing kelompok masyarakat.

Pendidikan: Sekolah Rakyat dan Upaya Memutus Kemiskinan Antargenerasi

Pemerintah juga memperkenalkan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan yang ditujukan terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Konsepnya tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga fasilitas asrama, makanan bergizi, komputer, guru dan lingkungan pendidikan yang terintegrasi.

Dalam perkembangan terbaru yang disampaikan pemerintah, 93 Sekolah Rakyat permanen telah dibuka dan jika digabung dengan sekolah rintisan jumlahnya mencapai 182 sekolah. Pemerintah menyatakan target jangka panjangnya adalah menghadirkan Sekolah Rakyat di setiap kabupaten.

Gagasannya sederhana: kemiskinan tidak hanya ditangani melalui bantuan kepada keluarga saat ini, tetapi juga melalui intervensi pendidikan agar anak-anak dari keluarga miskin mempunyai kesempatan memperbaiki kondisi hidupnya.

Kesehatan: Bergeser dari Pengobatan ke Pencegahan

Di sektor kesehatan, pemerintah menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit. Agenda kesehatan juga mencakup penguatan layanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis serta perluasan pendidikan dokter dan dokter spesialis.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang didorong pemerintah tidak hanya berangkat dari pendidikan dan gizi, tetapi juga dari upaya mendeteksi masalah kesehatan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih berat.

Hilirisasi: Mengubah Indonesia dari Pemasok Bahan Mentah

Di sektor industri, hilirisasi menjadi salah satu arah utama pemerintahan Prabowo. Pemerintah mendorong agar sumber daya alam tidak berhenti sebagai komoditas mentah yang dijual ke luar negeri, tetapi diproses di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah dan menciptakan aktivitas industri.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah ingin Indonesia tidak hanya menjadi pasar produk negara lain, tetapi juga membangun kemampuan produksi sendiri. Hilirisasi ditempatkan bersama ketahanan pangan, koperasi, pembangunan SDM dan tata kelola kekayaan nasional sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi.

Danantara, Bank Emas dan Tata Kelola Kekayaan Negara

Pembenahan fondasi juga menyentuh cara negara mengelola aset dan sumber daya. Pemerintah membentuk Danantara sebagai bagian dari pengelolaan investasi dan kekayaan negara, sementara PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI diarahkan menjadi pintu tunggal pengelolaan ekspor komoditas strategis.

Di sektor emas, pemerintah juga membentuk Bank Emas. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa Bank Emas yang telah beroperasi selama sekitar satu tahun mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun atau US$20 miliar. Angka tersebut merupakan data yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan.

Tujuan besarnya adalah membuat kekayaan alam tidak hanya berhenti sebagai hasil eksploitasi, tetapi dapat menjadi bagian dari tabungan, pembiayaan dan aktivitas ekonomi nasional.

Ekonomi Desa: Koperasi Merah Putih

Jika pembangunan nasional ingin sampai ke tingkat paling bawah, pemerintah juga membangun instrumen ekonomi berbasis desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pada Mei 2026, Presiden meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemerintah kemudian mendorong koperasi tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang mencakup kebutuhan pokok, simpan pinjam, distribusi dan layanan lainnya.

Pemerintah menargetkan jaringan koperasi tersebut berkembang menjadi infrastruktur ekonomi yang menghubungkan produksi, distribusi dan kebutuhan masyarakat desa.

Bantuan Sosial Mulai Didigitalisasi

Transformasi juga masuk ke sistem perlindungan sosial. Pemerintah menjalankan digitalisasi pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan agar prosesnya lebih cepat dan data penerima dapat lebih terintegrasi.

Dalam laporan pemerintah pada Agustus 2026, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial PKH telah berjalan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi, dengan lebih dari tiga juta keluarga terdaftar. Pemerintah menyebut proses pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75–200 hari dapat dipangkas menjadi hitungan menit atau jam pada sistem digital tersebut.

Langkah ini menunjukkan bahwa reformasi tidak hanya berbentuk program baru, tetapi juga menyasar cara negara memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dua Tahun Pertama: Banyak Perubahan, Banyak Pekerjaan Rumah

Hampir dua tahun pemerintahan Prabowo memperlihatkan agenda yang luas: pangan, energi, gizi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, desa, hilirisasi, investasi, kekayaan negara hingga digitalisasi pelayanan publik.

Pemerintah sendiri menyebut 121 kebijakan transformatif telah dijalankan dalam 21 bulan. Namun, Presiden juga menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berhenti karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.

Pada akhirnya, perjalanan dua tahun pertama pemerintahan tidak hanya dapat dibaca dari seberapa banyak program baru yang diluncurkan, tetapi dari apakah berbagai perubahan tersebut mampu bertahan, berjalan efektif, menjangkau masyarakat secara merata, dan menghasilkan dampak yang terukur dalam jangka panjang.

Analogi tentang rumah dan fondasi karena itu menjadi relevan sebagai cara menggambarkan fase awal pemerintahan: banyak bagian sedang dibenahi secara bersamaan. Tetapi kualitas fondasi baru benar-benar dapat dinilai ketika rumah tersebut mampu berdiri lebih kuat, memberikan manfaat bagi penghuninya, dan tetap kokoh menghadapi berbagai tekanan di masa mendatang.