.png){kind=logo}
Menghimpun Masukan dari Segala Arah
Presiden Prabowo Subianto menetapkan susunan Wantimpres yang terdiri dari tokoh-tokoh bermutu tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang sosial. Struktur penasihat ini dipimpin oleh Pratikno sebagai Ketua, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.
Langkah memanggil figur dari latar belakang beragam merupakan upaya memastikan bahwa Presiden tidak hanya mendengar satu sudut pandang saja. Dalam mengelola negara yang besar dan kompleks, masukan dari sektor ekonomi, hukum, keagamaan, akademis, hingga militer dan kepolisian sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan publik dirumuskan secara matang dan berimbang.
Sinergi Ulama, Ahli Hukum, Akademisi, dan Pengusaha
Kehadiran para pengusaha nasional seperti Chairul Tanjung, Dato' Sri Tahir, dan Jusuf Hamka membawa pengalaman praktis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menjaga iklim investasi. Namun, peran mereka berada dalam satu forum diskusi yang sama dengan para tokoh agama ternama seperti Shinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Yahya Cholil Staquf, Said Aqil Siradj, dan Anwar Iskandar.
Saling melengkapi antar-sektor ini memiliki logika yang sangat jernih dan melegakan:
Tokoh Agama & Ulama bertugas mengawal moralitas, etika, dan nilai-nilai keumatan dalam setiap rancangan kebijakan.
Ahli Hukum & Akademisi memastikan setiap aturan yang dibuat adil, transparan, serta berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Praktisi Ekonomi & Pengusaha memberikan masukan konkret agar roda perekonomian terus tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja.
Figur Publik & Mantan Pejabat memberikan perspektif kritis dan pengalaman tata kelola pemerintahan di lapangan.
Ruang Diskusi Terbuka Mencegah Salah Arah
Adanya bentangan sudut pandang di dalam Wantimpres menjadikan lembaga ini sebagai ruang diskusi yang dinamis dan terbuka. Keberagaman ini berfungsi sebagai mekanisme check and balance internal di dalam Istana, sehingga saran yang sampai ke meja Presiden telah melewati uji pertimbangan dari aspek moral, keadilan sosial, hingga dampak ekonominya.
Untuk melengkapi asas keterbukaan dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah juga terus menyiagakan fasilitas Pos Bantuan Hukum (Posbankum) digital. Platform layanan advokasi publik gratis ini disiapkan agar masyarakat, pelaku UMKM, maupun mitra perdesaan dapat mengakses kepastian hukum dan menyampaikan aspirasi secara transparan.
Bergandengan Tangan Mengawal Kebijakan Nasional
Komposisi Wantimpres yang lengkap dan seimbang membuktikan komitmen pemerintah untuk merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Dengan memadukan moralitas ulama, keadilan para ahli hukum, dan optimisme para pelaku ekonomi, forum pertimbangan Presiden diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang tepat arah, adil, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
