.png){kind=logo}
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi secara tegas tanpa memandang latar belakang maupun kedekatan personal. Penegasan ini disampaikan Presiden saat membahas komitmen penegakan hukum dan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepentingan hukum, negara, dan rakyat berada jauh di atas kepentingan pertemanan maupun kelompok politik.
Bukti Ketegangan Hukum Pada Orang Dekat
Presiden Prabowo membuktikan komitmen penegakan hukum tersebut lewat penanganan kasus mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Prabowo menyampaikan bahwa kedekatan masa lalu tak menjadi alasan untuk memberikan perlindungan hukum saat terjadi pelanggaran.
"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," tegas Presiden Prabowo.
Selain kasus tersebut, Presiden juga mengungkit langkah tegas penertiban dan penyitaan aset negara, seperti pengambilalihan Hotel Sultan dari Pontjo Sutowo. Meski pemilik aset tersebut dikenal sebagai rekan dan tokoh yang dikenalnya, penegakan aturan hukum tetap dijalankan secara mutlak tanpa kompromi.
Peringatan Keras bagi Internal dan Kader Partai
Langkah non-kompromi terhadap praktek korupsi sudah disampaikan Presiden Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, di mana ia melarang keras kerabat dan orang dekat untuk berbisnis di lingkungan kementerian. Pesan serupa diulangi secara tegas kepada seluruh kader Partai Gerindra serta pejabat di kabinet pemerintahan.
Presiden mengingatkan agar tidak ada satu pun pihak yang mencoba memanfaatkan kedekatan kekuasaan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, karena pemerintah tidak akan memberikan perlindungan bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Rakyat
Komitmen penegakan hukum yang konsisten diakui Presiden sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa. Setiap pejabat publik diimbau untuk arif dan bijaksana dalam menjalankan amanah negara.
Presiden Prabowo menutup penegasannya dengan mengingatkan bahwa dalam bernegara, keselamatan, kedaulatan, dan kepentingan rakyat harus selalu dijadikan prioritas tertinggi di atas segala-galanya.
.webp)
