.png){kind=logo}
Pemerintah menilai pembenahan struktur BUMN, penyederhanaan birokrasi, dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Berbagai langkah reformasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Danantara Targetkan BUMN Tersisa 350 Entitas pada 2027
Pemerintah melalui Danantara menargetkan jumlah BUMN yang saat ini mencapai lebih dari seribu entitas dapat disederhanakan hingga tersisa sekitar 350 entitas pada 2027.
Langkah konsolidasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan negara, memperkuat efisiensi operasional, serta mendorong BUMN menjadi lebih fokus pada sektor-sektor strategis. Pemerintah meyakini penyederhanaan struktur akan memperkuat daya saing BUMN di tingkat nasional maupun global.
Pemerintah Klaim Menyelesaikan 108 Persoalan dalam 18 Bulan
Dalam evaluasi Sidang Kabinet Paripurna, pemerintah menyampaikan telah berhasil menyelesaikan 108 persoalan strategis dalam kurun waktu sekitar 18 bulan.
Capaian tersebut disebut sebagai hasil penguatan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan BUMN dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini mengganggu percepatan pembangunan. Pemerintah menilai pendekatan kolaboratif menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai agenda nasional.
Prabowo Tekankan Percepatan Penyelesaian Masalah Ekonomi Nasional
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus terus mempercepat penyelesaian berbagai tantangan ekonomi nasional melalui kerja yang terukur dan terkoordinasi.
Pemerintah mendorong setiap kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mempercepat investasi, memperkuat sektor riil, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Prabowo Soroti Pentingnya Menutup Kebocoran Anggaran Negara
Dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo juga menyoroti potensi kebocoran anggaran negara yang nilainya dapat mencapai ribuan triliun rupiah apabila tidak ditangani secara optimal.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi tata kelola keuangan negara, serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Upaya tersebut dipandang sebagai bagian penting dalam meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus memperbesar ruang pembiayaan bagi program-program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sidang Kabinet Paripurna menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat agenda reformasi birokrasi, transformasi BUMN, serta efisiensi pengelolaan anggaran negara. Melalui konsolidasi kelembagaan, penyelesaian berbagai persoalan strategis, dan penguatan tata kelola pemerintahan, pemerintah optimistis fondasi ekonomi nasional akan semakin kuat serta mampu mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
