.png){kind=logo}
Indonesia Emas 2045 Tidak Hanya Soal Pertumbuhan Ekonomi
Visi Indonesia Emas 2045 selama ini dipahami sebagai agenda besar untuk membawa Indonesia menjadi negara maju melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri, serta transformasi kelembagaan. Namun dalam praktiknya, pembangunan nasional tidak hanya berbicara tentang angka pertumbuhan atau pencapaian ekonomi semata.
Diskursus mengenai Indonesia Emas kembali menguat setelah muncul pandangan dari aktivis HAM Sumarsih yang menyatakan bahwa cita-cita tersebut sulit diwujudkan tanpa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam perspektif sosiologi politik, pernyataan tersebut bukan hanya kritik terhadap negara, tetapi juga refleksi dari hubungan antara pembangunan, legitimasi, dan pengalaman sejarah masyarakat.
Pembangunan dalam negara modern tidak hanya membutuhkan kapasitas ekonomi, tetapi juga kepercayaan sosial. Negara membutuhkan legitimasi yang dibangun melalui pengakuan terhadap hak warga negara, keterbukaan demokrasi, serta kemampuan merespons persoalan sejarah secara dewasa.
Dalam teori Max Weber, legitimasi negara tidak hanya lahir dari kekuatan hukum dan birokrasi, tetapi juga dari penerimaan moral masyarakat terhadap kebijakan dan arah pembangunan yang dijalankan. Ketika sebagian kelompok masyarakat masih membawa tuntutan atas keadilan historis, maka pembangunan tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kepercayaan publik.
Memori Kolektif Menjadi Bagian dari Dinamika Demokrasi
Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini adalah konsep memori kolektif atau collective memory.
Dalam pemikiran Maurice Halbwachs, pengalaman sejarah tidak berhenti pada masa lalu, tetapi terus hidup melalui keluarga, komunitas, institusi pendidikan, media, dan ruang publik. Dengan kata lain, suatu bangsa tidak hanya dibentuk oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh bagaimana ia memahami dan mengelola pengalaman sejarahnya.
Dalam konteks Indonesia, sejumlah peristiwa pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi bagian dari memori sosial yang terus hadir dalam diskusi publik. Karena itu, tuntutan penyelesaian tidak selalu dapat dipahami sebagai upaya membuka kembali konflik lama, tetapi juga sebagai bentuk kebutuhan terhadap pengakuan dan rekonsiliasi.
Secara sosiologis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan demokrasi memiliki dimensi emosional serta simbolik. Negara yang mampu membuka ruang dialog cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat integrasi sosial.
Namun demikian, artikel ini juga menekankan pentingnya menghindari narasi yang mempertentangkan pembangunan ekonomi dengan agenda HAM. Pertumbuhan ekonomi dan penguatan demokrasi tidak harus berjalan saling meniadakan.
Pembangunan dan HAM Perlu Dipahami Sebagai Agenda yang Saling Menguatkan
Dalam teori modernisasi yang dikembangkan Talcott Parsons dan Walt Whitman Rostow, kemajuan bangsa dicapai melalui pembangunan institusi, transformasi sosial, pendidikan, dan industrialisasi.
Meski demikian, perkembangan teori pembangunan modern menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup apabila tidak disertai penguatan legitimasi sosial dan kualitas demokrasi. Pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada aspek material berpotensi menghadapi tantangan ketika sebagian masyarakat merasa aspirasi dan pengalaman sejarahnya tidak mendapat ruang.
Dari perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, perbedaan pandangan dalam masyarakat modern merupakan sesuatu yang normal. Konflik tidak selalu menjadi ancaman, tetapi dapat menjadi mekanisme koreksi yang memperkuat demokrasi apabila dikelola melalui dialog dan institusi yang terbuka.
Karena itu, suara kritis mengenai HAM tidak selalu harus dibaca sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan nasional. Sebaliknya, kritik dapat menjadi bagian dari proses evaluasi yang memperkaya arah pembangunan itu sendiri.
Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nasional, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memastikan integrasi sosial tetap berjalan.
Tantangan terbesar Indonesia bukan memilih antara pembangunan atau HAM, tetapi membangun keseimbangan di antara keduanya.
Rekonsiliasi dan Generasi Muda Menjadi Fondasi Menuju Indonesia Emas
Konsep social capital dari Robert Putnam menjelaskan bahwa kualitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, dan kualitas institusi.
Dalam konteks Indonesia, rekonsiliasi sosial dapat dipahami sebagai bagian dari pembangunan modal sosial bangsa. Rekonsiliasi bukan berarti mempertahankan konflik masa lalu, tetapi menciptakan ruang bersama untuk memahami sejarah dan memperkuat persatuan nasional.
Peran generasi muda juga menjadi semakin penting dalam konteks ini. Di era masyarakat jaringan (network society) sebagaimana dijelaskan Manuel Castells, opini publik dibentuk secara cepat melalui media digital, komunitas daring, dan pertukaran gagasan yang semakin terbuka.
Generasi muda Indonesia saat ini tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ruang demokrasi yang sehat, kesempatan kerja yang luas, pendidikan yang berkualitas, serta pemerintahan yang dipercaya publik.
Karena itu, Indonesia Emas 2045 dapat dipahami sebagai proyek nasional yang bersifat multidimensi—menggabungkan kemajuan ekonomi, penguatan demokrasi, pembangunan institusi, dan kemampuan menghadapi persoalan sejarah secara inklusif.
Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia Emas tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari kemampuan bangsa menjaga kohesi sosial, memperkuat legitimasi demokrasi, dan membangun masa depan tanpa meninggalkan refleksi atas perjalanan sejarahnya.
