.png){kind=logo}
Kritik The Economist Dinilai Mengabaikan Sejumlah Indikator Ekonomi Positif
Artikel Indonesia's President is Jeopardising the Economy and Democracy yang diterbitkan The Economist pada Mei 2026 menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tuduhan utama yang muncul adalah anggapan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang berisiko dan terlalu ekspansif.
Namun, kajian berjudul Meluruskan Narasi dan Membantah Klaim The Economist terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Subianto menilai kesimpulan tersebut tidak didukung secara utuh oleh data makroekonomi yang tersedia.
Kajian tersebut mencatat bahwa defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,68 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan dalam regulasi fiskal nasional. Sementara rasio utang pemerintah berada di kisaran 41 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas 60 persen yang selama ini digunakan sebagai indikator kewaspadaan fiskal internasional.
Selain itu, cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai USD154,6 miliar atau setara 6,3 bulan impor. Angka tersebut menunjukkan ketahanan sektor eksternal Indonesia masih relatif kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 juga mencapai 5,61 persen secara tahunan, melampaui ekspektasi pasar. Sementara surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 mencapai USD49,82 miliar.
Kajian itu juga mengutip penilaian resmi International Monetary Fund yang menyebut Indonesia sebagai salah satu global bright spot di tengah perlambatan ekonomi dunia. Menurut penulis kajian, penilaian IMF tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan narasi yang dibangun oleh The Economist mengenai kondisi ekonomi Indonesia.
Meski demikian, kajian tersebut tidak menampik adanya tantangan fiskal yang harus dihadapi pemerintah, termasuk beban pembayaran bunga utang yang meningkat dan rasio pajak yang masih rendah. Namun, persoalan tersebut dinilai sebagai masalah struktural yang telah berkembang dalam jangka panjang dan bukan semata-mata hasil kebijakan pemerintahan saat ini.
MBG dan Isu Demokrasi Jadi Pusat Perdebatan
Selain persoalan fiskal, The Economist juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap berpotensi membebani keuangan negara.
Namun, kajian tersebut menilai kritik itu bertentangan dengan berbagai penelitian internasional yang telah lama menempatkan program makan sekolah sebagai investasi sumber daya manusia. Lembaga seperti World Bank, Food and Agriculture Organization, dan berbagai jurnal akademik menyebut program serupa mampu meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, pendidikan, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Hingga akhir 2025, Program MBG disebut telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. Program tersebut juga diklaim menciptakan sekitar 741.985 lapangan kerja serta melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok pangan.
Dalam isu demokrasi, kajian tersebut mengakui adanya penurunan skor demokrasi Indonesia berdasarkan indeks yang diterbitkan oleh kelompok The Economist. Namun, penurunan tersebut disebut telah berlangsung sejak sebelum pemerintahan Prabowo dan masih menempatkan Indonesia dalam kategori Flawed Democracy.
Penulis kajian menilai terdapat perbedaan mendasar antara kritik terhadap kualitas demokrasi dan tuduhan bahwa Indonesia bergerak menuju rezim otoriter. Menurut kajian tersebut, hingga saat ini indikator yang digunakan oleh lembaga internasional masih menempatkan Indonesia dalam kategori negara demokrasi, meskipun dengan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.
Capaian Pemerintah yang Disebut Kurang Mendapat Perhatian
Kajian tersebut juga menyoroti sejumlah indikator sosial-ekonomi yang dinilai kurang mendapat sorotan dalam artikel The Economist.
Data yang digunakan menunjukkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, rasio ketimpangan atau gini ratio membaik menjadi 0,363, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,70 persen, dan sekitar 2,71 juta lapangan kerja baru tercipta sepanjang 2025.
Di sektor pangan, produksi beras nasional mendekati 34,7 juta ton dengan cadangan beras pemerintah sekitar 4,6 juta ton. Sementara realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap penting sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun, evaluasi terhadap kebijakan publik juga perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan data ekonomi, capaian pembangunan, dan konteks geopolitik yang lebih luas.
