.png){kind=logo}
Mama Sinta Mengaku Tidak Pernah Memberikan Persetujuan untuk Tampil dalam Film
Kasus yang melibatkan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta menjadi perhatian publik setelah dirinya menyatakan keberatan atas kemunculan wajah dan identitasnya dalam film dokumenter Pesta Babi.
Mama Sinta mengaku tidak pernah memberikan persetujuan secara khusus untuk ditampilkan dalam film tersebut. Menurut keterangannya, ia baru mengetahui keberadaannya di dalam film setelah menghadiri pemutaran film yang berlangsung di Jayapura.
Saat menyaksikan tayangan tersebut, Mama Sinta mengaku terkejut karena sejumlah gambar dan dokumentasi dirinya muncul sebagai bagian dari isi film. Ia merasa tidak pernah memperoleh penjelasan mengenai tujuan penggunaan dokumentasi tersebut maupun rencana penayangannya kepada publik.
Sebagai tokoh adat yang selama ini aktif memperjuangkan isu lingkungan dan hak masyarakat adat di Papua, Mama Sinta menilai penggunaan identitas seseorang dalam sebuah karya publik seharusnya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan persetujuan yang jelas.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut dirinya secara pribadi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak individu dalam setiap proses produksi karya dokumenter.
Keberatan Berujung Konsultasi dan Laporan ke Polda Metro Jaya
Merasa haknya tidak dihormati, Mama Sinta kemudian mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi sekaligus melaporkan dugaan penggunaan data pribadi tanpa izin.
Dalam proses tersebut, ia didampingi oleh tim kuasa hukum yang menilai terdapat aspek hukum yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait penggunaan gambar dan identitas seseorang dalam sebuah karya yang dipublikasikan secara luas.
Pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa laporan tersebut dibuat sebagai upaya mencari kepastian hukum dan meminta klarifikasi atas proses pengambilan serta penggunaan dokumentasi yang kemudian muncul dalam film.
Mereka juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadi, termasuk foto dan rekaman visual dirinya, digunakan oleh pihak lain.
Laporan yang diajukan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), yang mengatur penggunaan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data.
Menurut kuasa hukum, langkah hukum yang ditempuh bukan semata-mata untuk mencari pihak yang bersalah, tetapi juga untuk memastikan hak-hak warga negara terkait perlindungan data pribadi dihormati.
Minta Penayangan Film Dihentikan Sementara
Selain menempuh jalur hukum, Mama Sinta juga meminta agar penayangan film Pesta Babi dihentikan sementara hingga persoalan yang ia laporkan mendapatkan kejelasan.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk mencegah dampak yang lebih luas selama proses penyelidikan dan klarifikasi berlangsung.
Mama Sinta mengaku kecewa karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dokumentasi dirinya. Karena itu, ia berharap pihak yang terkait dengan produksi film dapat memberikan penjelasan secara terbuka.
Menurutnya, setiap karya dokumenter memang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik, namun proses tersebut tetap perlu memperhatikan hak dan kenyamanan pihak-pihak yang ditampilkan di dalamnya.
Permintaan penghentian sementara penayangan film juga didasarkan pada keinginannya agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dan transparan.
Kasus Memicu Perdebatan soal Etika Dokumenter dan Perlindungan Data Pribadi
Polemik yang muncul dari film Pesta Babi tidak hanya berkembang menjadi persoalan hukum, tetapi juga memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai etika produksi film dokumenter di Indonesia.
Sejumlah pengamat menilai kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi, kepentingan publik, dan perlindungan hak individu.
Dalam praktik dokumenter, pengambilan gambar terhadap tokoh masyarakat atau warga yang menjadi bagian dari suatu peristiwa sering dilakukan untuk kepentingan jurnalistik maupun edukasi. Namun, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan harus diperoleh sebelum dokumentasi tersebut dipublikasikan secara luas.
Kasus Mama Sinta juga menjadi salah satu ujian awal bagi implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mulai diterapkan di Indonesia. Banyak pihak menilai perkara ini dapat menjadi rujukan penting dalam memahami batas-batas penggunaan identitas seseorang dalam karya visual dan media publik.
Sementara itu, pihak kepolisian masih memproses laporan yang diajukan dan belum memberikan kesimpulan terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Di tengah proses tersebut, perdebatan mengenai hak privasi, etika dokumenter, dan kebebasan berekspresi diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik.
