.png){kind=logo}
Pembahasan mengenai perubahan aturan mencuat setelah perwakilan serikat buruh bertemu dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas manfaat JHT. Pemerintah menyatakan seluruh masukan akan menjadi bagian dari proses evaluasi sebelum kebijakan baru diputuskan.
Regulasi Pajak JHT Telah Berlaku Selama 16 Tahun
Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas manfaat JHT saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Regulasi tersebut telah menjadi dasar pengenaan PPh atas pencairan JHT selama kurang lebih 16 tahun.
Dalam kurun waktu tersebut, kondisi ekonomi nasional mengalami berbagai perubahan, mulai dari kenaikan tingkat pendapatan masyarakat hingga perubahan nilai ekonomi akibat inflasi. Karena itu, pemerintah memandang evaluasi regulasi menjadi langkah yang wajar agar aturan tetap relevan dengan kebutuhan saat ini.
Ambang Bebas Pajak Masih Rp50 Juta
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, manfaat JHT hingga Rp50 juta masih memperoleh fasilitas tarif PPh Final sebesar 0 persen. Sementara nilai pencairan di atas batas tersebut dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Besaran ambang batas tersebut menjadi salah satu poin yang kini sedang dievaluasi. Pemerintah menilai penyesuaian perlu dipertimbangkan mengingat aturan tersebut disusun lebih dari satu dekade lalu ketika kondisi ekonomi berbeda dengan saat ini.
Revisi PP Nomor 68 Tahun 2009 Masuk Tahap Kajian
Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji kemungkinan melakukan revisi terhadap PP Nomor 68 Tahun 2009.
Kajian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap pekerja, dampak terhadap penerimaan negara, hingga kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Pemerintah menegaskan belum ada keputusan final karena proses evaluasi masih berlangsung.
Usulan Batas Tarif 0 Persen Naik Menjadi Rp100 Juta
Salah satu opsi yang dibahas dalam evaluasi adalah menaikkan batas manfaat JHT yang memperoleh tarif PPh Final 0 persen dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.
Usulan tersebut dinilai dapat memberikan ruang perlindungan yang lebih besar bagi peserta JHT ketika mencairkan dana hari tua. Dalam pertemuan dengan pemerintah, kalangan buruh bahkan mengusulkan agar batas bebas pajak dinaikkan hingga Rp400 juta. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan masih akan dikaji secara komprehensif sebelum diputuskan.
Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Apabila revisi regulasi nantinya disepakati, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pekerja sekaligus menjaga keseimbangan sistem perpajakan nasional.
