Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat sistem pengawasan setelah rilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 oleh Transparency International. Dengan skor 34 dari 100 dan peringkat ke-109 dari 180 negara, hasil tersebut dinilai sebagai momentum refleksi sekaligus dorongan untuk mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan.

Alih-alih melihat angka semata, pemerintah memposisikan CPI 2025 sebagai alarm kebijakan untuk memperkuat integritas sistem dan meningkatkan efektivitas pengawasan lintas lembaga.

CPI 2025: Tantangan dan Peluang Reformasi

Penurunan skor tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sorotan sejumlah media nasional. Transparency International menyebut faktor pelemahan fungsi pengawasan, tata kelola, dan meningkatnya persepsi praktik suap sebagai penyebab utama penurunan tersebut.

Namun, para pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum menegaskan bahwa hasil CPI adalah instrumen evaluasi berbasis persepsi, yang harus ditindaklanjuti melalui pembenahan sistemik, bukan respons defensif.

Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal

Sebagai respons, pemerintah memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), serta lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung.

Langkah konkret yang diperkuat meliputi:

• digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa,

• transparansi proses anggaran berbasis elektronik,

• penguatan audit internal berbasis risiko,

• serta pengetatan mekanisme pelaporan gratifikasi dan konflik kepentingan.

Pendekatan ini dirancang untuk memperkecil celah penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas birokrasi.

Penegakan Hukum Tetap Berjalan

Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyaksikan berbagai penanganan kasus besar oleh KPK dan Kejaksaan Agung, termasuk perkara korupsi di sektor komoditas, peradilan, dan infrastruktur. Pemerintah menilai bahwa langkah-langkah penegakan hukum tersebut menjadi bukti bahwa sistem tetap bekerja dan tidak berhenti pada wacana.

Penegakan hukum yang konsisten dinilai sebagai bagian dari upaya membangun kembali persepsi integritas di mata publik dan investor.

Reformasi Tata Kelola sebagai Agenda Nasional

Pemerintah juga menempatkan reformasi tata kelola sebagai agenda strategis jangka menengah. Penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas pelayanan publik, serta penguatan sistem merit dalam birokrasi menjadi fokus utama.

Pendekatan ini selaras dengan upaya meningkatkan daya saing nasional dan memperbaiki kualitas institusi, yang dalam jangka panjang akan berkontribusi pada perbaikan skor CPI.

Transparansi untuk Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik menjadi elemen penting dalam membangun reputasi negara. Pemerintah menilai bahwa peningkatan transparansi tidak hanya berdampak pada persepsi internasional, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi belanja negara.

Dengan kombinasi penegakan hukum yang tegas dan reformasi sistemik, pemerintah optimistis perbaikan tata kelola dapat meningkatkan persepsi integritas Indonesia di masa mendatang.

Kesimpulan

Hasil CPI 2025 menjadi titik refleksi penting bagi Indonesia. Pemerintah meresponsnya dengan memperkuat pengawasan, mendorong transparansi, serta mempercepat reformasi tata kelola.

Transparansi yang ditingkatkan dan sistem pengawasan yang diperkuat diharapkan menjadi fondasi bagi perbaikan berkelanjutan, sehingga integritas birokrasi semakin kokoh dan kepercayaan publik semakin meningkat.