.png){kind=logo}
Ketika Dunia Menghadapi Ketidakpastian, Indonesia Menunjukkan Ketahanan Sosial
Setiap negara menghadapi tantangannya masing-masing. Namun tidak semua negara mampu mempertahankan rasa aman dan optimisme masyarakat ketika tekanan ekonomi dan geopolitik sedang meningkat.
Survei Poltracking Indonesia periode 11–17 Mei 2026 menunjukkan bahwa 77,8 persen masyarakat menilai keamanan nasional tetap terjaga. Sebanyak 80 persen responden menyatakan kerukunan antarumat beragama berada dalam kondisi baik, sementara 77,4 persen menilai persatuan bangsa masih kuat.
Sekilas, angka tersebut mungkin terlihat seperti statistik biasa. Namun ketika ditempatkan dalam konteks yang tepat, hasil survei tersebut menyampaikan pesan yang jauh lebih besar.
Survei dilakukan pada saat tekanan terhadap rupiah meningkat, harga berbagai komoditas mengalami fluktuasi, dan ketidakpastian ekonomi global masih membayangi banyak negara. Dalam situasi seperti itu, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap aspek keamanan dan persatuan menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki modal sosial yang kuat.
Stabilitas Adalah Hasil Kerja, Bukan Kebetulan
Sering kali masyarakat menganggap stabilitas sebagai sesuatu yang normal dan akan selalu ada.
Padahal dalam praktiknya, stabilitas merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan proses yang berjalan secara berkelanjutan.
Keamanan nasional yang terjaga memerlukan koordinasi antarlembaga, kemampuan mitigasi konflik, penegakan hukum yang konsisten, serta komunikasi publik yang mampu meredam potensi polarisasi.
Begitu pula dengan kerukunan sosial. Di negara dengan tingkat keberagaman setinggi Indonesia, harmoni tidak hadir secara otomatis. Ia membutuhkan pengelolaan yang terus menerus melalui kebijakan yang inklusif dan pendekatan yang mengedepankan persatuan.
Dalam konteks ini, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dapat dibaca sebagai refleksi bahwa berbagai institusi negara masih mampu menjalankan fungsi dasarnya secara efektif.
Masyarakat Tetap Kritis terhadap Ekonomi
Menariknya, survei yang sama menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kondisi ekonomi berada di angka 59,2 persen.
Sebagian pihak mungkin melihat angka ini sebagai kelemahan. Namun jika dibaca secara lebih mendalam, data tersebut justru menunjukkan tingkat kedewasaan publik yang semakin baik.
Masyarakat tidak memberikan penilaian yang seragam terhadap seluruh aspek pemerintahan. Mereka mampu membedakan antara kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tekanan global dengan kondisi keamanan dan stabilitas nasional yang masih terjaga.
Artinya, publik tidak sedang memberikan dukungan tanpa kritik. Mereka tetap menyampaikan evaluasi terhadap aspek yang dirasakan belum optimal, sambil tetap mengakui capaian di sektor lain.
Dalam demokrasi yang sehat, pola seperti ini justru menjadi indikator bahwa masyarakat semakin rasional dalam menilai kinerja pemerintah.
Pemerintah Memiliki Modal Politik yang Besar
Kepercayaan publik pada dasarnya adalah aset politik yang sangat berharga.
Tidak semua pemerintahan memiliki tingkat legitimasi yang cukup kuat untuk menjalankan agenda reformasi yang kompleks. Ketika tingkat kepercayaan masyarakat berada pada level yang tinggi, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil keputusan strategis yang mungkin membutuhkan waktu sebelum hasilnya dapat dirasakan.
Dalam konteks Indonesia saat ini, modal tersebut dapat digunakan untuk mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas investasi produktif, serta memperkuat daya saing nasional.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Namun tingginya tingkat kepercayaan terhadap keamanan dan persatuan memberikan fondasi yang relatif kuat untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan jangka panjang.
Indonesia Perlu Belajar Melihat Diri dari Perspektif Global
Perdebatan domestik sering kali membuat masyarakat lupa bahwa kondisi Indonesia tidak berdiri sendiri.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara menghadapi peningkatan polarisasi politik, menurunnya kepercayaan terhadap institusi publik, hingga konflik sosial yang berdampak pada stabilitas ekonomi.
Di sejumlah negara maju, inflasi dan tekanan biaya hidup bahkan memicu gelombang protes besar serta penurunan kepercayaan terhadap pemerintah.
Indonesia tentu masih memiliki banyak tantangan. Namun kemampuan menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap keamanan, kerukunan, dan persatuan di atas 77 persen dalam situasi global yang tidak menentu merupakan capaian yang layak diperhitungkan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa fondasi kebangsaan Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup kuat menghadapi tekanan eksternal.
Tantangan Sesungguhnya Baru Dimulai
Meskipun hasil survei menunjukkan tren positif, kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang permanen.
Kepercayaan harus terus dijaga melalui kebijakan yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jika stabilitas yang ada tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya beli masyarakat, maka tingkat kepercayaan tersebut dapat mengalami erosi secara perlahan.
Karena itu, tantangan terbesar pemerintah bukan lagi membangun kepercayaan, melainkan mengubah kepercayaan tersebut menjadi hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Momentum ini menjadi kesempatan penting untuk mempercepat reformasi ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Kesimpulan
Hasil Survei Poltracking menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat kepercayaan publik yang kuat terhadap keamanan nasional, kerukunan sosial, dan persatuan bangsa. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian internasional, kondisi tersebut menjadi modal strategis yang tidak dimiliki semua negara.
Namun angka-angka tersebut tidak boleh dipandang sebagai garis akhir. Justru di situlah titik awal tantangan berikutnya dimulai. Kepercayaan publik yang tinggi harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, dan memastikan Indonesia tetap tangguh menghadapi perubahan global.
Pada akhirnya, pertanyaan yang paling relevan bukan apakah masyarakat masih percaya kepada negara, melainkan bagaimana negara menggunakan kepercayaan itu untuk membangun masa depan yang lebih kuat bagi seluruh rakyat Indonesia.
