.png){kind=logo}
Pembentukan Tim Pemburu Begal Dinilai Berisiko Picu Kekerasan
Jakarta — Pembentukan Tim Pemburu Begal oleh Polda Metro Jaya mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. LBH Jakarta menilai kebijakan tersebut berpotensi mengarah pada praktik kekerasan aparat dan tindakan extrajudicial killing dalam penanganan tindak kriminal jalanan.
Dalam pernyataan resminya, LBH Jakarta menyebut penggunaan istilah “pemburu begal” dapat membangun legitimasi terhadap tindakan represif yang melampaui batas penegakan hukum. Mereka menilai pendekatan keamanan tetap harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan due process of law. Pernyataan LBH Jakarta
LBH Jakarta juga mengingatkan bahwa aparat kepolisian tetap memiliki kewajiban menjalankan proses penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Penanganan kejahatan, menurut mereka, tidak boleh dilakukan melalui tindakan di luar proses peradilan atau penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.
Selain itu, lembaga tersebut menilai narasi perang terhadap pelaku kriminal berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan di lapangan. Karena itu, mereka meminta adanya pengawasan ketat terhadap operasional tim khusus tersebut.
Penegakan Hukum Diminta Tetap Menghormati Prinsip HAM
Di sisi lain, pembentukan Tim Pemburu Begal dilakukan Polda Metro Jaya sebagai bagian dari langkah memperkuat penanganan kejahatan jalanan yang dinilai meresahkan masyarakat. Aparat kepolisian menyebut keberadaan tim tersebut bertujuan meningkatkan rasa aman dan mempercepat respons terhadap aksi kriminalitas di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya.
LBH Jakarta menegaskan bahwa upaya pemberantasan kriminalitas memang penting dilakukan, namun pendekatan yang digunakan harus tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip keadilan hukum.
Pengamat hukum menilai polemik terkait pembentukan tim khusus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan hak warga negara. Penegakan hukum dinilai harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas aparat juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Publik kini menyoroti bagaimana implementasi Tim Pemburu Begal di lapangan, termasuk mekanisme pengawasan dan standar operasional yang digunakan untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia.
